KPU diminta menahan diri untuk tidak masuk dalam tarikan kepentingan politik penguasa untuk mengubah putusan MK lewat rivisi UU Pilkada.

https://nasional.tempo.co/read/1906607/consid-desak-kpu-segera-revisi-peraturan-soal-pencalonan-kepala-daerah-sesuai-putusan-mk

MK mengeluarkan putusan yang mengubah persyaratan pencalonan untuk Pilkada 2024.

https://nasional.tempo.co/read/1906606/akademisi-hukum-tata-negara-serukan-boikot-pilkada-2024-jika-pemerintah-dpr-abaikan-putusan-mk

Yandri mengklaim bahwa rapat Baleg DPR hari ini akan membuat tafsir persyaratan kepala daerah menjadi lebih jelas.

https://nasional.tempo.co/read/1906605/baleg-dpr-gelar-rapat-setelah-putusan-mk-politikus-pan-peluang-menang-harus-dipikirkan

Tuntutan aksi buruh besok, untuk mendesak parlemen agar tidak melawan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK Nomor 60/PUU-XXII/2024

https://nasional.tempo.co/read/1906603/buruh-gelar-aksi-demo-besok-desak-dpr-tak-anulir-putusan-mk-soal-ambang-batas-pilkada

PDIP menyatakan menjalin hubungan politik dengan partai lain jauh lebih baik, termasuk dengan KIM Plus.

https://nasional.tempo.co/read/1906602/kata-pdip-ihwal-peluang-kerja-sama-dengan-kim-plus-di-pilgub-jakarta

Pembentukan panja untuk mempercepat pembahasan RUU Pilkada, menyikapi putusan MK soal syarat pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024.

https://nasional.tempo.co/read/1906598/baleg-dpr-sepakat-bentuk-panja-ruu-pilkada-beranggota-40-orang