Dalam pertimbangannya, MK mengaku tak menemukan korelasi penyaluran bansos dan kenaikan suara salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024.
Dia mengatakan MK juga tidak menemukan keyakinan dan alat bukti yang menunjukkan presiden memiliki tujuan tertentu dalam pembagian bansos tersebut.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim konstitusi Arsul Sani mengatakan, program perlindungan sosial (perlinsos) telah diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Termasuk, sambung dia, dalam hal perencanaan dan penganggarannya.
"Penggunaan anggaran perlinsos,...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim konstitusi Arief Hidayat menjelaskan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menyatakan bahwa Ketua dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan pelanggaran kode etik berat....
Demikian disampaikan Hakim MK Daniel Yusmic P. Foekh dalam sidang PHPU Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Senin (22/4/2024).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Neraca Perdagangan Indonesia berhasil kembali mencetak surplus pada Maret 2024 sebesar 4,47 miliar dolar AS. Dengan demikian, Indonesia masih mempertahankan tren surplus selama 47 bulan beruntun.
Badan Pusat...
